Kang Dedi Soroti Pencopotan Foto Gibran di DPRD Jabar
Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat, menyoroti polemik pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD Jawa Barat. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah anggota Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menurunkan dan membalikkan pigura foto Gibran di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar.
Aksi itu berlangsung pada Kamis (12/11/2026), ketika perwakilan masyarakat sipil mendatangi DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasi terkait pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Insiden tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, etika, serta penghormatan terhadap simbol kenegaraan.
Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya menjaga adab dalam menyampaikan kritik maupun ketidaksetujuan. Perbedaan pandangan politik, menurut prinsip yang menjadi sorotan dalam polemik ini, semestinya tidak menghilangkan sikap saling menghormati.
Kang Dedi Menyoroti, Pencopotan Foto Gibran Berlangsung Saat Audiensi
Peristiwa pencopotan foto bermula ketika Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat bertemu dengan pimpinan DPRD Jabar. Rombongan tersebut datang untuk menyerahkan pernyataan sikap dan menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai polemik yang melibatkan Gibran.
Dalam pertemuan itu, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan pandangan mereka. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan agar persoalan dokumen pendidikan Gibran juga di tindaklanjuti melalui proses hukum.
Setelah sesi penyampaian aspirasi selesai, terjadi aksi simbolis berupa penurunan foto Gibran yang terpajang di ruang Banggar. Pigura tersebut kemudian di balikkan oleh salah seorang peserta audiensi.
Aksi itu di saksikan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan. Rekaman kejadian tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi perbincangan masyarakat.
DPRD Jabar Tegaskan Bukan Keputusan Lembaga
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa memberikan klarifikasi bahwa penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi ataupun kebijakan resmi DPRD Jabar.
Menurut Buky, tindakan itu di lakukan secara spontan oleh individu dari rombongan masyarakat sipil setelah audiensi selesai. Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Jabar tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
Buky menyayangkan kejadian tersebut karena pembahasan dalam audiensi justru menyinggung nilai kejujuran dan etika. Ia menilai tindakan penurunan foto perlu mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
DPRD Jabar kemudian berencana mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P Kantaprawira. Langkah tersebut di lakukan agar duduk perkara menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi tudingan terhadap institusi DPRD.
Foto Gibran Kembali Di pasang
Setelah kejadian tersebut, foto Gibran kembali di pasang di ruang Banggar DPRD Jabar pada Jumat (13/11/2026).
Buky menegaskan bahwa pihaknya memilih menunggu kepastian formal mengenai status pengunduran diri Gibran sebelum mengambil keputusan terkait pemasangan foto Wakil Presiden.
DPRD Jabar juga menyatakan bahwa pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Melalui klarifikasi resminya, DPRD Jabar mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap tindakan individu sebagai keputusan kelembagaan.
Kritik dan Adab Perlu Berjalan Bersama
Polemik pencopotan foto Gibran memperlihatkan bahwa dinamika politik dapat memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tidak seharusnya di batasi selama di sampaikan sesuai ketentuan.
Namun, kebebasan berpendapat juga perlu di sertai tanggung jawab. Menjaga etika, menghormati orang lain, dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman menjadi bagian penting dalam menyampaikan aspirasi.
Peristiwa di DPRD Jabar pun menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung pada tindakan yang mengabaikan adab. Dialog terbuka dan sikap saling menghormati tetap di perlukan agar kritik dapat di sampaikan secara konstruktif.
