Burkina Faso Bubarkan Seluruh Partai Politik, Mengapa?
Burkina Faso Secara Resmi Membubarkan Seluruh Partai Politik Yang Ada Di Negara Itu Melalui Sebuah Dekrit Yang Di Sahkan Oleh Dewan Menteri. Langkah ini di umumkan pada akhir Januari 2026 dan menandai perubahan dramatis dalam arah politik negara Afrika Barat tersebut.
Keputusan Burkina Faso tersebut menghapuskan secara resmi semua partai politik dan pembentukan hukum yang mengaturnya. Seluruh aset partai akan di alihkan ke negara dan semua aktivitas politik partai di larang. Pemerintah militer mengatakan bahwa keputusan ini bertujuan untuk “membangun kembali negara” dan mengatasi apa yang mereka sebut sebagai penyebab perpecahan dan ketidakstabilan dalam sistem politik berbasis multiparti sebelumnya Burkina Faso.
Latar Belakang: Dari Kudeta ke Kekuasaan Militer
Burkina Faso telah berada di bawah kendali militer sejak kudeta yang di pimpin oleh Kapten Ibrahim Traoré pada September 2022. Kudeta ini menggantikan pemerintahan militer sebelumnya yang juga menggulingkan pemerintahan sipil pada awal tahun yang sama. Sejak mengambil alih kekuasaan, Traoré dan rekan-rekannya telah memperpanjang periode transisi menuju pemerintahan sipil dan menunda pemilihan umum — sebuah langkah yang mendapatkan kritik dari banyak pengamat internasional.
Sebelum pembubaran, Burkina Faso memiliki lebih dari 100 partai politik yang terdaftar. Dengan sekitar 15 di antaranya memperoleh kursi di parlemen dalam pemilu umum tahun 2020. Sistem multiparti seperti ini di anggap oleh militer telah memperlemah kohesi sosial dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Alasan Pemerintah Burkina Faso : “Rebuild Negara”
Menurut Menteri Administrasi Wilayah dan Mobilitas Teritorial Burkina Faso, Emile Zerbo. Pembubaran ini adalah bagian dari upaya pemerintah militer untuk “membangun kembali negara”. Zerbo menyatakan bahwa studi internal menunjukkan bahwa perbanyakan partai politik justru telah memicu penyimpangan aturan. Memperbesar perpecahan antar-warga, dan melemahkan struktur sosial negara.
Pemerintah juga menilai bahwa sistem yang berbasis banyak partai sulit di atur di tengah tantangan yang di hadapi negara. Termasuk konflik bersenjata dan ancaman kelompok jihad yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIS yang semakin menguat di wilayah Sahel.
Proses Hukum dan Aset Negara
Dalam dekrit yang di umumkan, semua hukum yang sebelumnya mengatur pendirian, pembiayaan. Dan aktivitas partai politik juga di hapuskan atau akan di siapkan untuk di cabut oleh parlemen transisi. Tidak hanya itu, semua aset yang di miliki oleh partai-partai ini akan di sita dan di alihkan kepada negara. Langkah ini mencerminkan upaya militer untuk tidak hanya menghapus struktur politik lama. Tetapi juga mengendalikan sumber daya finansial yang sebelumnya menjadi milik partai politik.
Pemerintah mengatakan akan menyusun undang-undang baru untuk menggantikan sistem lama. Termasuk aturan mengenai pembentukan dan pengelolaan organisasi politik di masa depan. Namun, rincian mengenai bentuk sistem politik yang baru atau kapan ia akan di terapkan belum diungkap secara jelas.
Kritik dan Kekhawatiran Demokrasi
Keputusan untuk membubarkan semua partai politik ini menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama para pengamat demokrasi dan hak asasi manusia internasional. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini mengarah pada penyempitan ruang demokrasi dan juga kebebasan berpolitik di Burkina Faso. Serta bisa memperkuat kekuasaan militer tanpa adanya kontrol atau oposisi politik yang efektif.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan tren politik di beberapa negara Afrika Barat yang mengalami kudet. Di mana transisi kembali ke pemerintahan sipil sering tertunda dan wacana demokratis ditekan.
Pembubaran seluruh partai politik di Burkina Faso merupakan langkah yang sangat signifikan dalam sejarah politik negara tersebut. Pemerintah junta militer mengklaim bahwa ini adalah bentuk “rebuild” untuk menyatukan bangsa dan menyederhanakan struktur politik di tengah tantangan keamanan dan sosial yang besar. Namun, tindakan ini juga memicu kekhawatiran soal masa depan demokrasi dan kebebasan politik di negara yang tengah berjuang menghadapi konflik bersenjata, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian politik yang berkepanjangan.
