KPPS Pemilu Merupakan Singkatan Dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dengan Tugas Utama Melakukan Pemungutan Dan Perhitungan Suara. Selain itu, memberikan layanan kepada pemilih terhadap hak pilihnya, mewujudkan kedaluatan pemilih, dan memfasiitasi pemilih disabilitas. Kelompok Penyelenggara ini di bentuk oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara oleh KPU tingkat Kabupaten atau Kota. Yang mana sesuai dalam peraturan perundang undangan, kelompok ini berjumlah 7 orang dan berasal dari masyarakat sekitar KPPS. Tentu, yang akan menjadi anggota harus terlebih dahulu memenuhi syarat tertentu yang telah di tetapkan. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di dalam kelompok ini harus memerhatikan komposisi 70%pria serta 30%wanita. Setiap kelompok penyelenggara ini tentu memiliki seorang ketua. Serta ketua tersebut harus yang di pilih dari dan oleh anggota KPPS yang lain. Maka dari itu, susunan keanggotaan ini akan menjadi 1 orang ketua dan 6 orang anggota. Ketua KPPS yang merangkap sebagai anggota yang mana hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang undangan terkait.

Kemudian, proporsi beban tugas yang di terima juga setara untuk setiap anggota. Hanya saja untuk ketua KPPS, memiliki porsi yang lebih banyak. Seperti yang telah di informasikan di atas, tugas KPPS yaitu melakukan pemungutan dan pemilihan suara. Namun, tugas tersebut tidaklah sesederhana itu karena setiap anggota memiliki kewajiban, tugas dan wewenang yang di berikan selama gelaran pemilu. Di setiap rincian tugas, wewenang dan kewajiban tersebut terdapat hal hal lain yang akan di intruksikan oleh KPU Kabupaten Kota atau sesuai peraturan perundangan. Di mana hal tersebut tentu memberikan gambaran bahwa tugas yang akan di jalankan oleh para anggota tidaklah semudah itu.

Hal seperti menjaga dan menyerahkan kotak pemungutan suara tersegel ke panwaslu dan PPS yang akan di teruskan ke PPK, dll. Beban tugas yang semakin besar dapat di lihat dari periode ke periode.

Honor Anggota KPPS Pemilu 2024

Mengingat pengalaman yang terjadi pada dua periode kebelakang yang mana terjadi di tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014, Pemilu di selenggarakan terpisah dengan pemilihan DPR, DPRD, dan DPD dan pemilihan presiden. Sedangkan pada pemilu tahun 2019, pemilihan presiden serta DPR, DPD, dan DPRD di lakukan secara serentak. Honor yang di dapat oleh anggota KPPS pada kedua momen itu kurang lebih sebesar 550 ribu rupiah. Dapat di lihat dengan beban kerja yang tentunya lebih berat karena yang semula di pisah hingga di laksanakan serentak.

Mengingat pengalaman tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa KPU mengusulkan untuk kenaikan honor sesuai beban kerja yang di terima. Usulan ini di berikan oleh KPU kepada Kementerian Keuangan dan disetujui dengan honor yang akan di terima oleh anggota KPPS mengalami kenaikan. Honor Anggota KPPS Pemilu 2024 yaitu sebesar 1,2 juta rupiah untuk Ketua dengan anggota di besaran 1,1 juta rupiah. Hal tersebut tentu membawa angin segar kepada masyarakat yang antusias serta ingin memberikan kontribusinya dalam pesta demokrasi ini.

Kenaikan dua kali lipat yang di berikan dengan selisih kurang lebih 650 ribu rupiah dari pemilu sebelumnya di tahun 2019 dengan honor 550 ribu rupiah. Masyarakat juga merespon baik keputusan ini, mengingat kejadian menyedihkan terjadi pada gelaran pesta demokrasi tahun 2019. Ribuan petugas KPPS yang meninggal dunia yang di akibatkan porsi pekerjaan yang besar sehingga hampir sebagian besar anggota kelelahan dan sakit saat bertugas.

Selain honor yang di berikan mengalami kenaikan, KPU juga memberikan biaya perlindunga bagi anggota KPPS. Santunan biaya perlindungan tersebut mencakup santunan bagi yang meninggal dunia sebesar 36 juta rupiah per orang. Serta biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah per orang. Santunan untuk cacat permanen sebesar 3,8 juta rupiah, luka sedang dan luka berat masing masing 8,2 dan 16,5 juta rupiah per orang.

Mengalami Kenaikan Gaji Namun Sepi Peminat

Ramai di pemberitaan baik televisi, media sosial hingga digital memberitakan beberapa kota yang masih kekurangan anggota KPPS. Hal ini dapat terjadi karena pendekatan yang di lakukan untuk generasi muda di rasa kurang. Mungkin beberapa daerah memiliki formasi KPPS yang di isi oleh remaja remaja yang aktif. Namun tak jarang juga di temui, anggota yang kembali mendaftar adalah orang yang sama dengan anggota KPPS pemilu pemilu sebelumnya. Hal ini tentu memberikan kesan regenerasi yang lama dari suatu keanggotaan sebuah kelompok yang di laksanakan lima tahun sekali. Yang mana meskipun Mengalami Kenaikan Gaji Namun Sepi Peminat.

Seperti yang terjadi di suatu daerah di Indonesia Bagian Tengah, tepatnya Sulawesi Tenggara, Kendari. Di temukan hal lain mengapa pendaftaran KPPS Pemilu 2024 ini terkesan sepi karena informasi tidak tersampaikan dengan baik. KPU Kendari mendapati temuan dari hasil monitoring dan di temukan salah satu alasan kuat mengapa daerah tersebut kekurangan Anggota KPPS. Yaitu di sebabkan oleh masyarakat yang ingin mendaftar namun tidak langsung ke sekretariat PPS.

Saat monitoring di lakukan, alasan lain yang di temukan yaitu terkait pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat mendaftar. Permasalahan tersebut dapat di selesaikan dengan menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan oleh Pemerintah Kota Kendari. Namun, kendala yang sebenarnya adalah masyarakat malah menghadap ke rumah RT untuk mendaftar sebagai anggota KPPS bukan ke sekret PPS di Kelurahan.

Demi terlaksananya pemilu yang sukses, jajaran pemerintah sampai ke tingkat RT memiliki kewajiban dalam memberikan dukungan terhadap gelaran Pemilu. Namun, hal teknis tentang Pemilu menjadi urusan tersendiri bagi KPU atau pihak penyelenggara pemilu. Kadiv Sosdiklih, Parmah dan SDM Kendari, Arwah mengatakan bahwa pendaftaran dan penyerahan dokumen untuk di arahkan ke PPS di kantor kelurahan masing masing. Biarkan PPS yang melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Arwah juga menambahkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi Ketua RT yang dalam hal ini membantu KPU dalam menyosialisasikan kepada masyarakat tentang KPPS.

Tanggapan Ketua KPU Terhadap Pemberitaan

Dengan salah satu contoh kasus di atas yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, dapat menjadi perhatian bahwa sosialisasi tentang Pemilu ini masih kurang. Masyarakat hanya terpaku dengan calon yang akan di pilih, tanpa mengetahui siapa penyelenggara pemilunya. Bahkan masyarakat lebih nyaman untuk datang ke RT untuk bertanya karena bisa saja mereka tidak tahu ingin bertanya kemana lagi. Untuk pendaftaran KPPS yang di buka sampai 20 Desember 2023, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Hal tersebut yang seharusnya dapat di perbaiki, dengan memanfaatkan biaya dengan maksimal, sosialisasi dapat merata dan menjangkau.

Tanggapan Ketua KPU Terhadap Pemberitaan yang berseliweran di media massa yaitu pada saat memberi pernyataan tentang kenaikan honor anggota KPPS. Ia membantah bahwa peminat yang sepi pada pendaftaran KPPS di daerah, menurutnya pendaftaran yang terlaksana berjaan baik. Ia menambahkan bahwa sampai di saat ia di wancarai tersebut, informasi yang di dapat soal perekrutan berjalan lancar dan baik untuk KPPS Pemilu.