Politik
Politik Balas Dendam? Zohran Mamdani Jadi Target Donald Trump

Politik Balas Dendam? Zohran Mamdani Jadi Target Donald Trump

Politik Balas Dendam? Zohran Mamdani Jadi Target Donald Trump

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email Print
Politik Balas Dendam? Zohran Mamdani Jadi Target Donald Trump

Politik Di Amerika Serikat Kembali Memanas Setelah Donald Trump Ingin Mencabut Kewarganegaraan Zohran Mamdani. anggota parlemen Negara Bagian New York asal Queens dan satu dari sedikit politisi Muslim progresif di AS. Serangan ini di tengarai bukan sekadar soal hukum, tetapi berbau politik balas dendam.

Siapa Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani adalah politisi Partai Demokrat berdarah India-Uganda yang berhasil mencuri perhatian dengan agenda-agenda progresifnya, termasuk mendukung keadilan sosial, hak-hak imigran, dan kebebasan Palestina. Dalam pemilu pendahuluan (primary) baru-baru ini, Mamdani meraih kemenangan telak atas lawannya yang didukung kubu moderat Demokrat. Hal ini membuatnya kian di kenal di kalangan pemilih muda dan kelompok kiri progresif. Namun, kemenangan ini juga membuatnya menjadi sorotan kelompok konservatif, terutama karena sikap terbukanya dalam mengkritik Israel dan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah Politik.

Trump dan Tudingan “Pendukung Terorisme”

Mantan Presiden Donald Trump tidak hanya menyebut Mamdani sebagai seorang “komunis 100 persen”, tetapi juga menyerukan agar kewarganegaraannya di cabut. Trump bahkan secara terbuka mengatakan Mamdani akan “di tangkap dan di deportasi” jika ia kembali berkuasa. Sejumlah pendukung Trump, seperti Rep. Andy Ogles dan organisasi sayap kanan New York Young Republican Club, ikut menyuarakan narasi bahwa Mamdani telah menyesatkan pemerintah AS saat proses naturalisasi dengan “menyembunyikan” dukungan terhadap terorisme.

Namun hingga saat ini, tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut. Mamdani menjadi warga negara AS secara sah pada 2018, dan semua proses naturalisasinya telah melewati tahap pemeriksaan hukum yang ketat. Mekanisme pencabutan kewarganegaraan (denaturalization) memang di atur dalam hukum AS, tetapi penggunaannya sangat jarang dan hanya untuk kasus-kasus ekstrem misalnya jika seseorang terbukti melakukan penipuan dalam proses naturalisasi atau terkait terorisme Politik.

Setelah Mamdani Memenangkan Pemilu Pendahuluan Yang Cukup Panas

Pernyataan mengejutkan kembali di lontarkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam beberapa pidato publik dan unggahan media sosialnya, Trump menyebut Zohran Mamdani, anggota parlemen negara bagian New York dari Partai Demokrat, sebagai sosok yang “berbahaya” dan “anti-Amerika”. Ia bahkan secara terbuka menuduh Mamdani menyembunyikan “dukungan terhadap terorisme” dalam proses naturalisasinya sebagai warga negara AS.

Tudingan ini di lontarkan tidak lama Setelah Mamdani Memenangkan Pemilu Pendahuluan Yang Cukup Panas dan menjadi salah satu tokoh progresif muda yang mulai populer di panggung politik AS. Mamdani di kenal karena sikap vokalnya dalam mendukung rakyat Palestina, menolak pendanaan militer AS untuk Israel, dan memperjuangkan hak-hak imigran serta komunitas minoritas. Pandangan-pandangannya ini membuat dirinya menjadi target serangan dari kelompok konservatif, termasuk dari Trump.

Dalam sebuah pidato di Texas, Trump mengatakan:
“ia bukan warga negara sejati. Dia menyembunyikan siapa dirinya saat mendaftar jadi warga negara. ia mendukung teroris, dan kalau saya terpilih, dia akan dtangkap dan di deportasi.”

Trump bahkan menyebut Mamdani sebagai “komunis 100 persen” dan bagian dari “ancaman radikal kiri”. Tudingan itu langsung memantik kontroversi besar. Beberapa anggota Partai Republik, termasuk Rep. Andy Ogles dari Tennessee, turut mengirim surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki kemungkinan Mamdani melakukan kebohongan dalam proses naturalisasi.

Namun hingga kini, tidak ada bukti konkret bahwa Mamdani pernah mendukung tindakan terorisme atau menyembunyikan informasi apapun dalam proses menjadi warga negara. Tidak ada pula catatan kriminal atau pelanggaran serius yang di lakukan Mamdani. Ia bahkan telah menjabat sebagai legislator negara bagian New York sejak 2021 dan menjalankan tugas publik secara sah. Sejumlah pengamat hukum menilai tudingan Trump sebagai manuver politik, bukan langkah hukum yang berdasar.

Dukungan Politik Dari Warga Progresif Dan Komunitas Imigran

Isu ancaman pencabutan kewarganegaraan terhadap Zohran Mamdani langsung menyita perhatian publik Amerika. Respon warga pun terbagi tajam, mencerminkan polarisasi politik yang semakin dalam di negeri Paman Sam.

Dukungan Politik Dari Warga Progresif Dan Komunitas Imigran

Banyak warga Amerika, khususnya dari kalangan progresif, komunitas imigran, serta organisasi hak sipil, menyatakan keprihatinan dan kemarahan mereka. Di media sosial, tagar seperti #HandsOffZohran dan #DefendDemocracy sempat menjadi trending di Twitter dan Threads. Mereka menilai langkah Trump dan sayap kanan sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat dan upaya membungkam suara minoritas.

“Kalau Mamdani bisa diancam seperti ini hanya karena mendukung Palestina, siapa lagi yang akan di bungkam selanjutnya?” tulis seorang aktivis hak sipil dari Chicago di akun X-nya.

Banyak juga yang menganggap serangan terhadap Mamdani adalah bentuk Islamofobia terselubung, mengingat ia adalah seorang Muslim keturunan Asia Selatan. “Ini bukan soal hukum, ini soal rasisme dan politik balas dendam,” ujar seorang mahasiswa keturunan Arab di New York dalam wawancara dengan media lokal.

Dukungan terhadap Trump dari Basis Konservatif

Namun di sisi lain, sebagian warga Amerika, terutama dari basis pendukung Trump, justru mendukung langkah tersebut. Mereka menganggap Mamdani sebagai “pengkhianat” karena sikap kerasnya terhadap Israel dan dukungannya terhadap gerakan pro-Palestina.

“Orang-orang seperti dia tidak pantas mewakili kami di pemerintahan,” ujar seorang anggota kelompok konservatif di Florida kepada Fox News. Beberapa bahkan menyebut Mamdani sebagai “ancaman dalam negeri” karena dianggap bersimpati pada kelompok yang mereka labeli sebagai ekstremis. Komentar-komentar di media sosial dari kubu konservatif juga menggambarkan narasi bahwa Mamdani adalah hasil dari “kegagalan sistem naturalisasi” dan bahwa “Amerika butuh pembersihan dari infiltrasi ideologi asing.”

Bahwa Berpendapat Terhadap Kebijakan Pemerintah Bisa Mengundang Pengusiran

Zohran Mamdani merespons dengan tegas melalui unggahan di X (Twitter), menyebut tindakan Trump sebagai “upaya intimidasi” yang jelas menyerang demokrasi. Ia menyatakan:

“The President of the United States just threatened to have me arrested, stripped of my citizenship, put in a detention camp and deported. Not because I have broken any law but because I will refuse to let ICE terrorise our city.”

Mamdani menegaskan bahwa langkah penangkapan dan pencabutan kewarganegaraan ini berdasar pada kepatuhan terhadap kebijakan imigrasi keras Trump, bukan pelanggaran hukum dari dirinya. Ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi pejabat lokal. Atau negara bagian untuk membantu operasi ICE, sehingga ancaman tersebut bersifat politik, bukan legal.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kekhawatiran bahwa aksi ini “mengirim pesan” kepada warga, terutama komunitas imigran dan minoritas. Bahwa Berpendapat Terhadap Kebijakan Pemerintah Bisa Mengundang Pengusiran. “If you speak up, they will come for you. We will not accept this intimidation.

Kritik Terhadap Aliansi Trump–Adams

Dalam pernyataan lainnya, Mamdani juga mencurigai adanya hubungan tak sehat antara Trump dan Wali Kota petahana Eric Adams. Karena Trump memuji Adams saat mengancam di rinya. Ia mengeklaim hal tersebut menunjukkan adanya agenda autoritarian dan kolusi untuk membungkam lawan politik.

Mamdani menyebut gaya politik ini sebagai bagian dari usaha MAGA untuk menghancurkan jaring pengaman sosial. Seperti layanan kesehatan, demi keuntungan para miliarder. Ia menyampaikan optimisme bahwa warga New York akan menolak cara ini dalam pemilu November mendatang. Mamdani menekankan bahwa kampanyenya “tidak di gerakkan rasa takut atau kebencian”, melainkan fokus membantu pekerja dan komunitas imigran Politik.

Share : Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email WhatsApp Print

Artikel Terkait