Foto

Foto Gibran di Balai Kota Jakarta Di Turunkan, Tersisa Prabowo

Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Tidak Lagi Terpajang Di Sejumlah Ruangan Balai Kota Jakarta Hanya Tersisa Potret Prabowo. Penurunan foto tersebut di lakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (16/11/2026), menyusul pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang telah di sampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berdasarkan pantauan di Balai Kota Jakarta, sejumlah bingkai yang sebelumnya menampilkan foto Gibran kini di biarkan kosong. Kondisi tersebut terlihat di beberapa ruangan, termasuk Balairung dan Balai Agung.

Di Balairung, hanya tersisa potret Presiden Prabowo Subianto yang masih terpasang di bagian ruangan. Sementara itu, di Balai Agung, foto yang terlihat antara lain potret Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Perubahan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung tidak lama setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Pramono Anung Umumkan Penurunan Foto Gibran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa penurunan foto Wakil Presiden dilakukan secara serentak di seluruh lingkungan pemerintahan Jakarta.

Menurut Pramono, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di Balai Kota, tetapi juga mencakup kantor kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan kabupaten administrasi, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia mengatakan, keputusan tersebut di ambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Pramono mengaku tidak ingin kebijakan penurunan foto menimbulkan kesalahpahaman atau polemik di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan langkah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Ia juga menyebut surat pengunduran diri Gibran telah di proses di MPR sehingga penurunan foto Wakil Presiden dapat di lakukan.

Foto Gibran Di turunkan Setelah Surat Pengunduran Diri Di serahkan

Gibran Rakabuming Raka di ketahui menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden secara langsung kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).

Penyerahan surat tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, Gibran menghadapi sorotan publik terkait polemik dokumen pendidikan yang di gunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.

Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menindaklanjuti proses pengunduran diri sekaligus membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru setelah terjadi kekosongan jabatan.

Selain itu, MPR telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Pemilihan Wakil Presiden Baru Menunggu Proses MPR

Proses pergantian Wakil Presiden tidak dapat di lakukan hanya melalui keputusan administratif pemerintah daerah. Terdapat tahapan ketatanegaraan yang harus di jalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk di pilih melalui mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna MPR untuk pemilihan dan penetapan Wakil Presiden baru di jadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dengan demikian, penurunan foto Gibran di Balai Kota merupakan tindak lanjut administratif setelah adanya pengajuan pengunduran diri dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara itu, proses penetapan pejabat pengganti tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Perubahan di Balai Kota Jadi Sorotan Publik

Penurunan foto Gibran memperlihatkan perubahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan Jakarta setelah perkembangan politik di tingkat nasional.

Meski terlihat sederhana, keberadaan foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan merupakan bagian dari simbol kelembagaan negara. Karena itu, penyesuaian pemasangan foto tersebut perlu mengikuti perkembangan status jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Kini, perhatian publik tertuju pada tahapan selanjutnya di MPR serta keputusan Presiden mengenai calon pengganti Gibran. Proses tersebut akan menentukan siapa yang nantinya mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.